Oleh: Laksamana Sukardi<\/p>\n\n\n\n
Tidak ada sistem perbankan di dunia yang mampu menghilangkan kemungkinan kredit macet.
Risiko tersebut justru diakui, dihitung, dan dikelola sebagai bagian inheren dari model bisnis perbankan modern.<\/p>\n\n\n\n
Dalam praktik perbankan global, kegagalan kredit bukanlah penyimpangan, melainkan variabel yang telah diperhitungkan sejak awal. Karena itu regulator di seluruh dunia mewajibkan pencadangan modal (capital adequacy), provisi kerugian, serta manajemen risiko untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar.<\/p>\n\n\n\n
Dengan kata lain:<\/p>\n\n\n\n
kredit bermasalah adalah bagian dari sistem perbankan; bukan pelanggaran terhadap sistem.<\/p>\n\n\n\n
Namun di Indonesia, prinsip fundamental ini justru semakin sering diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi.<\/p>\n\n\n\n
Di sinilah persoalan besar dimulai.<\/p>\n\n\n\n
*
Judgment Bankir: Rasionalitas dalam Ketidakpastian<\/p>\n\n\n\n
Keputusan pemberian kredit bukanlah produk kepastian matematis, tetapi merupakan professional judgment yang lahir dari pembacaan atas berbagai faktor yang dinamis antara lain:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 kondisi makroekonomi,\n\u2022 kesehatan industri,\n\u2022 stabilitas rantai pasok,\n\u2022 volatilitas pasar global,\n\u2022 kualitas manajemen debitur,\n\u2022 hingga proyeksi profitabilitas.<\/p>\n\n\n\n
Walaupun setiap bank memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan kerangka kerja.
Namun pada akhirnya, keputusan tetap bergantung pada judgment manusia; yaitu bankir yang diberi otoritas mengambil risiko secara profesional.<\/p>\n\n\n\n
Dan di sinilah realitas yang sering diabaikan aparat penegak hukum:<\/p>\n\n\n\n
judgment bisa benar atau salah.
Dan judgment yang benar hari ini bisa menjadi tidak relevan esok hari.<\/p>\n\n\n\n
Kredit yang saat ini sehat dapat menurun kualitasnya akibat:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 krisis ekonomi,
\u2022 perubahan harga komoditas,
\u2022 gangguan geopolitik,
\u2022 tekanan industri,
\u2022 atau pelemahan daya beli.<\/p>\n\n\n\n
Sebaliknya, kredit yang bermasalah pun dapat kembali sehat melalui restrukturisasi yang tepat.<\/p>\n\n\n\n
Fluktuasi semacam ini adalah karakter alami ekonomi modern, bukan indikasi otomatis adanya kejahatan.<\/p>\n\n\n\n
*
Restrukturisasi: Logika Ekonomi yang Disalahpahami<\/p>\n\n\n\n
Ketika kualitas kredit menurun, dunia perbankan memiliki mekanisme pemulihan yang telah baku:
\u2022 restrukturisasi,
\u2022 penjadwalan ulang,
\u2022 tambahan pembiayaan,
\u2022 evaluasi ulang jaminan,
\u2022 hingga perbaikan operasional debitur dan bahkan
\u2022 melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), mekanisme hukum berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004.<\/p>\n\n\n\n
Tujuannya sederhana:
menyelamatkan nilai ekonomi dan meminimalkan kerugian.<\/p>\n\n\n\n
Namun prinsip fundamental ini sering berbenturan dengan pendekatan hukum yang terlalu sempit dan formalistik.<\/p>\n\n\n\n
Pada bank-bank BUMN dan BUMD, aparat penegak hukum sering masuk terlalu jauh ke dalam domain bisnis:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 memblokir dana operasional,\n\u2022 menyita aset produktif,\n\u2022 mengintervensi restrukturisasi,\n\u2022 bahkan mengkriminalisasi keputusan bisnis yang sebenarnya masih berada dalam koridor pengawasan regulator.<\/p>\n\n\n\n
Akibatnya, kredit yang seharusnya masih dapat diselamatkan justru jatuh menjadi macet total.<\/p>\n\n\n\n
Ironisnya, dalam banyak kasus:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 dana debitur yang sebenarnya dialokasikan untuk pembayaran kewajiban kepada bank disita sebagai \u201cpemulihan kerugian negara\u201d,
\u2022 sehingga arus kas usaha terganggu,
\u2022 kredit menjadi kolaps,
\u2022 debitur dipenjara,
\u2022 bankir dipidana,
\u2022 sementara nilai ekonomi yang seharusnya dapat dipulihkan justru hancur.<\/p>\n\n\n\n
Akhirnya; Perbankan rugi; Pengusaha rugi dan
Perekonomian rugi.<\/p>\n\n\n\n
Namun proses hukum terus berjalan seolah keberhasilan penindakan lebih penting daripada penyelamatan ekonomi.<\/p>\n\n\n\n
*
Ketika Hubungan Bisnis Dipaksa Menjadi Korupsi<\/p>\n\n\n\n
Fenomena ini terlihat jelas dalam sejumlah perkara kredit bermasalah beberapa tahun terakhir.<\/p>\n\n\n\n
Kasus LPEI \u2013 PT Petro Energy<\/p>\n\n\n\n
Perkara pembiayaan antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Petro Energy yang kemudian menjerat Jimmy Masrin pada dasarnya merupakan hubungan pembiayaan bisnis yang mengalami tekanan usaha dan direstrukturisasi.<\/p>\n\n\n\n
Namun perkara tersebut dipidanakan sebagai tindak pidana korupsi.<\/p>\n\n\n\n
Padahal sejumlah fakta mendasar menunjukkan:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 tidak terdapat kerugian negara yang nyata dan final,\n\u2022 tidak ditemukan niat jahat (mens rea),\n\u2022 tidak terdapat aliran keuntungan pribadi,\n\u2022 restrukturisasi dilakukan,\n\u2022 pembayaran kewajiban tetap berjalan,\n\u2022 dan proses pelunasan masih berlangsung.<\/p>\n\n\n\n
Namun para pihak tetap divonis pidana.<\/p>\n\n\n\n
Di sinilah letak persoalan mendasarnya:
proses bisnis yang bersifat keperdataan diperlakukan sebagai kejahatan korupsi.<\/p>\n\n\n\n
*
Kasus Kredit Sritex<\/p>\n\n\n\n
Kasus kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bahkan memperlihatkan distorsi yang lebih serius.<\/p>\n\n\n\n
Kredit Sritex merupakan kredit sindikasi yang melibatkan:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 bank swasta,\n\u2022 bank asing,\n\u2022 bank BUMN,\n\u2022 dan bank BPD.<\/p>\n\n\n\n
Namun yang diproses secara pidana justru direksi dan pejabat bank BUMD seperti:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Bank BJB,\n\u2022 Bank DKI,\n\u2022 dan Bank Jateng.<\/p>\n\n\n\n
Sementara pada bank swasta maupun asing, perkara yang sama diperlakukan sebagai risiko bisnis biasa.<\/p>\n\n\n\n
Artinya:
keputusan kredit yang identik menghasilkan perlakuan hukum yang berbeda hanya karena status kepemilikan bank.<\/p>\n\n\n\n
Ini menciptakan ketimpangan hukum yang sangat berbahaya.<\/p>\n\n\n\n
*
Kasus Kredit BRI di Sumatera Selatan<\/p>\n\n\n\n
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga menahan sejumlah pegawai dan mantan pegawai Bank Rakyat Indonesia terkait dugaan korupsi kredit macet yang diberikan lebih dari satu dekade lalu.<\/p>\n\n\n\n
Padahal kredit tersebut masih dalam proses recovery.<\/p>\n\n\n\n
Aset hasil pelelangan yang seharusnya menjadi pemulihan aset bank justru disita sebagai kompensasi \u201ckerugian negara\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Logika ini problematik:
negara seolah mengambil alih hasil recovery, tetapi pada saat yang sama tetap menyatakan kredit tersebut sebagai kerugian.<\/p>\n\n\n\n
Akibatnya:
fungsi pemulihan kredit menjadi lumpuh.<\/p>\n\n\n\n
*
Risiko Bisnis Dipaksa Masuk Rezim Pidana<\/p>\n\n\n\n
Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka yang terjadi adalah perluasan tafsir hukum yang sangat berbahaya:<\/p>\n\n\n\n
risiko bisnis diperlakukan sebagai tindak pidana.<\/p>\n\n\n\n
Dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar ketidakadilan individual.<\/p>\n\n\n\n
Ia merusak keseluruhan struktur insentif ekonomi nasional.<\/p>\n\n\n\n
Bankir profesional akan kehilangan keberanian mengambil keputusan.
Setiap kredit besar akan dipandang sebagai potensi perkara pidana di masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Akibatnya:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 bank menjadi ultra-konservatif,
\u2022 pembiayaan produktif menurun,
\u2022 dunia usaha kehilangan akses kredit,
\u2022 dan pertumbuhan ekonomi melambat.<\/p>\n\n\n\n
Pengusaha yang sehat dan berintegritas pun perlahan akan menghindari bank-bank BUMN dan BPD karena takut sengketa bisnis berubah menjadi perkara pidana.<\/p>\n\n\n\n
Hal ini merupakan persoalan hukum yang berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.<\/p>\n\n\n\n
*
OJK Seharusnya Menjadi Garda Utama<\/p>\n\n\n\n
Konstitusi dan sistem hukum Indonesia sebenarnya telah membentuk mekanisme pengawasan yang jelas melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<\/p>\n\n\n\n
karena seluruh aspek kesehatan bank:
\u2022 kualitas kredit,
\u2022 restrukturisasi kredit bermasalah,
\u2022 pencadangan modal untuk kredit macet,
\u2022 manajemen risiko,
\u2022 hingga rencana bisnis,<\/p>\n\n\n\n
berada di bawah supervisi OJK.<\/p>\n\n\n\n
Jika terjadi pelanggaran prudensial, OJK memiliki kewenangan:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 memberikan peringatan,\n\u2022 menjatuhkan sanksi,\n\u2022 melakukan pengawasan intensif,\n\u2022 bahkan mengambil tindakan hukum melalui mekanisme penegakan yang tersedia di dalam struktur pengawasannya.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, pendekatan pidana seharusnya dibatasi hanya pada kondisi yang benar-benar memenuhi unsur:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 niat jahat,\n\u2022 manipulasi,\n\u2022 penipuan,\n\u2022 atau keuntungan ilegal pribadi.<\/p>\n\n\n\n
Bukan semata karena kredit berubah menjadi bermasalah.<\/p>\n\n\n\n
*
Hukum Harus Menjaga Stabilitas, Bukan Menghancurkannya<\/p>\n\n\n\n
Untuk menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan industri perbankan nasional, diperlukan koordinasi yang lebih jelas antara:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Kejaksaan Agung Republik Indonesia,\n\u2022 Komisi Pemberantasan Korupsi,\n\u2022 Otoritas Jasa Keuangan,\n\u2022 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.\n\u2022 Asosiasi Perbankan\/KADIN<\/p>\n\n\n\n
Tujuannya sederhana:
mengembalikan batas yang tegas antara:
\u2022 risiko bisnis,
dan
\u2022 tindak pidana korupsi.<\/p>\n\n\n\n
Karena jika kriminalisasi risiko terus berlangsung, Indonesia akan menghadapi kondisi yang sangat berbahaya:<\/p>\n\n\n\n
perbankan kehilangan keberanian mengambil risiko.<\/p>\n\n\n\n
Padahal hakikat perbankan adalah mengelola risiko.<\/p>\n\n\n\n
Tanpa keberanian mengambil risiko:
\u2022 tidak ada kredit,
\u2022 tanpa kredit tidak ada investasi,
\u2022 tanpa investasi tidak ada pertumbuhan ekonomi.<\/p>\n\n\n\n
*
Darurat Ekonomi yang Senyap<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan akibat kriminalisasi kredit tidak selalu terlihat seperti krisis.<\/p>\n\n\n\n
Tidak ada kepanikan massal.
Tidak ada bank run.
Tidak ada pasar yang runtuh secara tiba-tiba.<\/p>\n\n\n\n
Namun perlahan:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 keberanian hilang,\n\u2022 keputusan menjadi defensif,\n\u2022 kredit produktif menyusut,\n\u2022 dan ekonomi bergerak semakin lambat.\n\u2022 Peringkat Perbankan Indonesia di downgrade.<\/p>\n\n\n\n
Inilah bentuk paling berbahaya dari stagnasi struktural:
krisis yang berjalan diam-diam di balik ketakutan birokratis.<\/p>\n\n\n\n
Dan ketika hukum mulai menghukum risiko,
maka yang mati bukan hanya keberanian bankir;<\/p>\n\n\n\n
tetapi mesin pertumbuhan ekonomi itu sendiri.<\/p>\n\n\n\n
Jakarta 7 Mei 2026<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Oleh: Laksamana Sukardi Tidak ada sistem perbankan di dunia yang mampu menghilangkan kemungkinan kredit macet.Risiko tersebut justru diakui, dihitung, dan dikelola sebagai bagian inheren dari model bisnis perbankan modern. Dalam praktik perbankan global, kegagalan kredit bukanlah penyimpangan, melainkan variabel yang telah diperhitungkan sejak awal. Karena itu regulator di seluruh dunia mewajibkan pencadangan modal (capital adequacy), […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":429,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_uag_custom_page_level_css":"","wpupg_custom_link":[],"wpupg_custom_link_behaviour":[],"wpupg_custom_link_nofollow":[],"wpupg_custom_image":[],"wpupg_custom_image_id":[],"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-428","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economics"],"blocksy_meta":[],"acf":[],"yoast_head":"\n