**
Catatan untuk Presiden Republik Indonesia<\/p>\n\n\n\n
Oleh: Laksamana Sukardi<\/p>\n\n\n\n
Tidak ada bangsa yang maju tanpa keberanian melahirkan program-program besar. Jalan tol, hilirisasi industri, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pembangunan desa, dan berbagai agenda transformasi nasional lahir dari keberanian politik untuk mengubah keadaan.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, niat Presiden untuk menghadirkan program-program strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat patut diapresiasi. Namun pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa semakin besar sebuah program, semakin besar pula risiko yang menyertainya.<\/p>\n\n\n\n
Dalam konteks ini, publik juga dapat belajar dari kasus penangkapan Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) yang terjadi dalam waktu relatif singkat setelah menjabat.<\/p>\n\n\n\n
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh niat baik dan dukungan politik, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kualitas kepemimpinan, sistem pengawasan, serta tata kelola yang mampu mengantisipasi berbagai risiko sejak awal.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pengelolaan keuangan negara berlaku prinsip sederhana:<\/p>\n\n\n\n
Semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar kebutuhan akan tata kelola yang baik.<\/p>\n\n\n\n
Ide yang baik tidak selalu menghasilkan kebijakan yang baik. Sebuah program yang mulia sekalipun dapat menghadapi kegagalan apabila kelembagaan, pengawasan, dan sistem pengendaliannya tidak dibangun dengan memadai.<\/p>\n\n\n\n
Kasus-kasus yang muncul dalam pelaksanaan program pemerintah belakangan ini memberikan pelajaran penting. Program dapat dirancang dengan tujuan yang sangat baik, didukung oleh pejabat yang dipercaya, bahkan memperoleh dukungan politik yang luas. Namun ketika implementasi berjalan lebih cepat daripada kesiapan sistem, berbagai persoalan dapat muncul.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, keberhasilan sebuah program nasional tidak boleh bergantung pada kualitas individu semata. Program harus ditopang oleh sistem yang mampu bekerja bahkan ketika individu berganti.<\/p>\n\n\n\n
**
Kritik Publik Bukan Ancaman<\/p>\n\n\n\n
Dalam negara demokrasi, kritik masyarakat tidak boleh dipandang sebagai hambatan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari sistem pengawasan yang sehat.<\/p>\n\n\n\n
Banyak kegagalan kebijakan di berbagai negara justru dapat dicegah apabila pemerintah lebih awal mendengarkan masukan dari masyarakat, akademisi, media, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil.<\/p>\n\n\n\n
Kritik yang disampaikan secara terbuka sering kali berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system). Ketika masyarakat mengingatkan adanya potensi masalah dalam sebuah program, pemerintah seharusnya menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai bentuk perlawanan politik.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang menutup kritik, melainkan pemerintah yang mampu menyerap kritik dan memperbaiki kebijakan berdasarkan fakta dan argumentasi yang rasional.<\/p>\n\n\n\n
**
Pentingnya Fit and Proper Test yang Ketat<\/p>\n\n\n\n
Program yang mengelola dana publik dalam jumlah sangat besar memerlukan pemimpin yang memiliki kapasitas luar biasa.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu proses seleksi pejabat publik harus dilakukan secara ketat, transparan, dan profesional.<\/p>\n\n\n\n
Fit and proper test tidak boleh hanya menilai loyalitas atau kedekatan personal. Yang jauh lebih penting adalah menilai:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 integritas;\n\u2022 kompetensi teknis;\n\u2022 pengalaman manajerial;\n\u2022 kemampuan mengelola risiko;\n\u2022 kemampuan membangun organisasi besar;\n\u2022 pemahaman terhadap tata kelola keuangan negara.<\/p>\n\n\n\n
Seorang pejabat yang berhasil memimpin organisasi kecil belum tentu siap mengelola lembaga nasional dengan anggaran ratusan triliun rupiah.<\/p>\n\n\n\n
Oleh karena itu, proses seleksi harus dilakukan dengan standar yang setara dengan besarnya tanggung jawab yang akan diemban.<\/p>\n\n\n\n
**
Jangan Terburu-buru Menyalurkan Anggaran<\/p>\n\n\n\n
Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam kebijakan publik adalah menganggap keberhasilan program diukur dari kecepatan penyerapan anggaran.<\/p>\n\n\n\n
Padahal yang lebih penting adalah kualitas tata kelola.<\/p>\n\n\n\n
Sebelum dana besar disalurkan, pemerintah perlu memastikan:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 dasar hukum telah lengkap;
\u2022 SOP telah tersedia;
\u2022 sistem audit telah berjalan;
\u2022 teknologi pengawasan telah siap;
\u2022 sumber daya manusia telah terlatih;
\u2022 mekanisme akuntabilitas telah berfungsi.<\/p>\n\n\n\n
Biaya menunda implementasi beberapa bulan untuk memperkuat tata kelola sering kali jauh lebih kecil dibanding biaya ekonomi, sosial, dan politik yang harus ditanggung apabila terjadi penyimpangan di kemudian hari.<\/p>\n\n\n\n
**
Belajar dari Pengalaman<\/p>\n\n\n\n
Program-program besar yang sedang direncanakan, termasuk yang melibatkan desa, koperasi, pangan, kesehatan, maupun pembangunan sosial, perlu menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran.<\/p>\n\n\n\n
Sebelum ekspansi nasional dilakukan, pemerintah dapat menerapkan pendekatan bertahap:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 pilot project;\n\u2022 evaluasi independen;\n\u2022 audit;\n\u2022 penyempurnaan sistem;\n\u2022 baru kemudian diperluas secara nasional.<\/p>\n\n\n\n
Pendekatan ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama, tetapi jauh lebih aman bagi keuangan negara dan lebih menjamin keberhasilan jangka panjang.<\/p>\n\n\n\n
Penutup<\/p>\n\n\n\n
Bapak Presiden,<\/p>\n\n\n\n
Sejarah menunjukkan bahwa banyak program besar gagal bukan karena tujuan yang salah, melainkan karena tata kelola yang lemah.<\/p>\n\n\n\n
Sebaliknya, program yang sederhana sekalipun dapat berhasil apabila dibangun di atas fondasi kelembagaan yang kuat, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, sebelum menggelontorkan dana publik dalam jumlah sangat besar, negara perlu memastikan bahwa sistem pengendaliannya lebih dahulu siap.<\/p>\n\n\n\n
Keberanian melahirkan program besar adalah kualitas seorang pemimpin.<\/p>\n\n\n\n
Namun kebijaksanaan untuk membangun institusi yang kuat, sebagaimana ditekankan dalam literatur tata kelola publik oleh Douglass North dan OECD, merupakan prasyarat utama agar program negara tidak bergantung pada figur, melainkan pada sistem yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Itulah kualitas seorang negarawan.<\/p>\n\n\n\n
Rakyat Indonesia tidak hanya membutuhkan program yang ambisius. Rakyat juga membutuhkan jaminan bahwa setiap rupiah APBN dikelola secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa.*<\/p>\n\n\n\n
Ubud, 4 Juni 2026<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
**Catatan untuk Presiden Republik Indonesia Oleh: Laksamana Sukardi Tidak ada bangsa yang maju tanpa keberanian melahirkan program-program besar. Jalan tol, hilirisasi industri, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pembangunan desa, dan berbagai agenda transformasi nasional lahir dari keberanian politik untuk mengubah keadaan. Karena itu, niat Presiden untuk menghadirkan program-program strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat patut […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":487,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_uag_custom_page_level_css":"","wpupg_custom_link":[],"wpupg_custom_link_behaviour":[],"wpupg_custom_link_nofollow":[],"wpupg_custom_image":[],"wpupg_custom_image_id":[],"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-485","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politics"],"blocksy_meta":[],"acf":[],"yoast_head":"\n