Anggaran yang Terlihat Aman, Tetapi Seberapa Kuat Jika Dunia Tidak Baik-Baik Saja?<\/p>\n\n\n\n
Oleh: Laksamana Sukardi<\/p>\n\n\n\n
APBN bukan sekadar kumpulan angka.<\/p>\n\n\n\n
APBN adalah cermin sikap pemerintah: seberapa optimistis melihat masa depan, seberapa hati-hati menghadapi risiko, dan siapa yang akhirnya harus menanggung beban ketika uang negara terbatas.<\/p>\n\n\n\n
RAPBN 2027 sekilas terlihat cukup menenangkan.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, kurs rata-rata Rp17.500 per dolar AS, harga minyak Indonesia atau ICP US$75 per barel, imbal hasil SBN 10 tahun 6,9%, dan defisit hanya 2,4% PDB.<\/p>\n\n\n\n
Defisit yang lebih rendah tentu patut diapresiasi.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi ada satu hal penting.<\/p>\n\n\n\n
Angka defisit 2,4% itu tidak berdiri sendiri.<\/p>\n\n\n\n
Ia dihitung terhadap PDB dengan asumsi ekonomi tumbuh 6%. Jika pertumbuhan lebih rendah, PDB yang menjadi pembagi defisit tidak tumbuh sebesar rencana. Biasanya penerimaan negara juga ikut tertekan.<\/p>\n\n\n\n
Jadi:<\/p>\n\n\n\n
Defisit 2,4% terlihat meyakinkan, tetapi kekuatannya ikut bergantung pada tercapainya pertumbuhan yang diasumsikan.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu anggaran negara seharusnya tidak hanya dinilai ketika semua asumsi berjalan sesuai rencana.<\/p>\n\n\n\n
Pertanyaan yang lebih penting adalah:<\/p>\n\n\n\n
Seberapa kuat APBN jika dunia ternyata tidak baik-baik saja?<\/p>\n\n\n\n
\u2e3b<\/p>\n\n\n\n
Asumsi yang Terlihat Rapi<\/p>\n\n\n\n
Tidak ada satu pun asumsi RAPBN 2027 yang mustahil.<\/p>\n\n\n\n
Pertumbuhan 6% bisa dicapai.<\/p>\n\n\n\n
Minyak US$75 bisa terjadi.<\/p>\n\n\n\n
Inflasi 2,5% juga mungkin.<\/p>\n\n\n\n
Rupiah Rp17.500 dan imbal hasil SBN 6,9% bukan angka yang tidak masuk akal.<\/p>\n\n\n\n
Masalahnya bukan pada masing-masing angka.<\/p>\n\n\n\n
Masalahnya adalah:<\/p>\n\n\n\n
beberapa hal harus berjalan baik secara bersamaan.<\/p>\n\n\n\n
Padahal ekonomi tidak bekerja dalam ruang yang terpisah.<\/p>\n\n\n\n
\u2e3b<\/p>\n\n\n\n
Dunia Eksternal yang Tidak Stabil<\/p>\n\n\n\n
Bayangkan konflik geopolitik membuat harga minyak naik.<\/p>\n\n\n\n
Indonesia harus membayar impor energi lebih mahal.<\/p>\n\n\n\n
Jika pada saat yang sama dolar menguat, minyak menjadi semakin mahal dalam rupiah.<\/p>\n\n\n\n
Biaya transportasi naik.<\/p>\n\n\n\n
Biaya produksi naik.<\/p>\n\n\n\n
Inflasi meningkat.<\/p>\n\n\n\n
Bank Indonesia menjadi semakin sulit menurunkan suku bunga.<\/p>\n\n\n\n
Biaya pembiayaan pemerintah dapat tetap tinggi.<\/p>\n\n\n\n
Konsumsi dan investasi dapat melemah.<\/p>\n\n\n\n
Pertumbuhan akhirnya ikut tertekan.<\/p>\n\n\n\n
Jadi satu variabel saja\u2014minyak\u2014dapat merambat ke seluruh sistem.<\/p>\n\n\n\n
Minyak, rupiah, inflasi, bunga dan pertumbuhan bukan risiko yang berdiri sendiri. Mereka saling berhubungan.<\/p>\n\n\n\n
*
Minyak US$75: Asumsi, Bukan Jaminan<\/p>\n\n\n\n
Asumsi ICP US$75 tidak dapat langsung dianggap tidak realistis.<\/p>\n\n\n\n
Harga minyak bisa berada pada level tersebut jika kondisi geopolitik membaik dan pasokan kembali normal.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi bagaimana jika tidak?<\/p>\n\n\n\n
Bagaimana jika minyak menjadi US$90?
Atau US$100?<\/p>\n\n\n\n
Indonesia tidak lagi berada dalam posisi sederhana ketika harga minyak naik.<\/p>\n\n\n\n
Penerimaan migas memang dapat meningkat.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi pada saat yang sama subsidi dan kompensasi energi dapat meningkat, biaya impor bertambah, dan tekanan inflasi menguat.<\/p>\n\n\n\n
Artinya:<\/p>\n\n\n\n
kenaikan harga minyak dapat memperburuk posisi fiskal.<\/p>\n\n\n\n
*
Beban Lama yang Sudah Mengunci APBN<\/p>\n\n\n\n
Ada persoalan lain yang lebih diam tetapi sangat menentukan.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah merencanakan pembayaran bunga utang sekitar Rp650 triliun pada 2027.<\/p>\n\n\n\n
Sementara penerimaan pajak ditargetkan sekitar Rp2.591 triliun.<\/p>\n\n\n\n
Artinya:<\/p>\n\n\n\n
sekitar Rp25 dari setiap Rp100 penerimaan pajak setara dengan kebutuhan membayar bunga utang.<\/p>\n\n\n\n
Seperempat!<\/p>\n\n\n\n
Dan ini baru bunga.<\/p>\n\n\n\n
Belum pokok utang yang jatuh tempo.<\/p>\n\n\n\n
Negara juga masih mempunyai berbagai kewajiban lain yang harus dipenuhi: pendidikan, pegawai dan pensiun, subsidi dan kompensasi, transfer ke daerah, pelayanan dasar, dan berbagai komitmen negara lainnya.<\/p>\n\n\n\n
Artinya, Rp75 yang tersisa pun bukan seluruhnya uang bebas.<\/p>\n\n\n\n
Inilah yang dapat disebut legacy spending\u2014tagihan warisan dan kewajiban yang sudah harus dibayar.<\/p>\n\n\n\n
Utang masa lalu menghasilkan bunga hari ini.<\/p>\n\n\n\n
Keputusan masa lalu menciptakan kewajiban hari ini.<\/p>\n\n\n\n
Akibatnya, sebelum pemerintah membuat kebijakan baru, sebagian anggaran sudah mempunyai tujuan.<\/p>\n\n\n\n
Yang menentukan ruang kebijakan bukan seberapa besar APBN, tetapi berapa banyak yang masih bebas digunakan setelah kewajiban dibayar.<\/p>\n\n\n\n
Itulah ruang fiskal yang sebenarnya.<\/p>\n\n\n\n
*
Kemampuan Pajak Kita Relatif Rendah<\/p>\n\n\n\n
Persoalan legacy spending (warisan kewajiban pembayaran utang) menjadi lebih penting karena kemampuan Indonesia mengumpulkan pajak dibanding ukuran ekonominya masih relatif rendah.<\/p>\n\n\n\n
Menurut OECD, tax-to-GDP ratio Indonesia pada 2024 sekitar 11,8%, dibanding rata-rata 38 ekonomi Asia-Pasifik sekitar 19,7%.<\/p>\n\n\n\n
Indonesia termasuk yang terendah dalam kelompok tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Sebagai gambaran, tax ratio Malaysia sekitar 13%, Thailand 17,1%, Vietnam 17,2%, Filipina 18,1%, dan China 19,5%.<\/p>\n\n\n\n
Perbandingan antarnegara memang tidak sempurna karena struktur ekonomi dan sistem perpajakannya berbeda.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi pesannya jelas:<\/p>\n\n\n\n
kapasitas penerimaan pajak Indonesia relatif kecil dibanding ukuran ekonominya.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu kita tidak cukup mengatakan utang Indonesia masih aman hanya karena debt-to-GDP berada sekitar 40%.<\/p>\n\n\n\n
Debt-to-GDP memang penting.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi:<\/p>\n\n\n\n
negara tidak membayar utang dengan PDB. Negara membayar utang dengan penerimaan.<\/p>\n\n\n\n
Semakin terbatas penerimaan, semakin berat setiap kewajiban yang harus dilayani.<\/p>\n\n\n\n
Ini bukan berarti Indonesia sedang menghadapi krisis utang.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi lampu kuningnya perlu diperhatikan.<\/p>\n\n\n\n
*
Lalu Bagaimana dengan Pendapatan Bukan Pajak?<\/p>\n\n\n\n
Di luar pajak, negara mempunyai sumber pendapatan lain yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak, atau PNBP.<\/p>\n\n\n\n
Sumbernya antara lain berasal dari sumber daya alam, layanan pemerintah, pengelolaan aset negara dan berbagai penerimaan lainnya.<\/p>\n\n\n\n
Pada 2025, realisasi PNBP mencapai sekitar Rp534,1 triliun.<\/p>\n\n\n\n
Outlook 2026 sekitar Rp575,1 triliun.<\/p>\n\n\n\n
Sedangkan RAPBN 2027 menargetkan PNBP sekitar Rp517,4 triliun.<\/p>\n\n\n\n
Jadi ada satu hal yang perlu diluruskan.<\/p>\n\n\n\n
Jika total pendapatan negara Rp3.426 triliun dikurangi penerimaan pajak Rp2.591 triliun, selisihnya memang sekitar Rp835 triliun.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi angka itu bukan seluruhnya PNBP, karena penerimaan perpajakan juga mencakup kepabeanan dan cukai.<\/p>\n\n\n\n
Target PNBP 2027 justru lebih rendah dibanding outlook 2026.<\/p>\n\n\n\n
Dan di sini muncul pertanyaan yang menarik.<\/p>\n\n\n\n
\u2e3b<\/p>\n\n\n\n
Dari Mana Kualitas PNBP Akan Datang?<\/p>\n\n\n\n
Struktur PNBP Indonesia juga sedang berubah.<\/p>\n\n\n\n
Dividen BUMN yang sebelumnya menjadi salah satu sumber PNBP kini tidak lagi seluruhnya mengalir seperti sebelumnya ke APBN, tetapi dikelola melalui Danantara.<\/p>\n\n\n\n
Dividen tersebut tentu tidak berarti hilang dari kekayaan negara.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi bagi APBN terdapat perbedaan penting antara:<\/p>\n\n\n\n
memiliki aset<\/p>\n\n\n\n
dan<\/p>\n\n\n\n
memiliki cash flow yang tersedia untuk membayar kewajiban tahun berjalan.<\/p>\n\n\n\n
Aset negara mungkin tetap ada, tetapi uang yang tersedia di kas APBN belum tentu sama.<\/p>\n\n\n\n
Dan bagi APBN yang setiap tahun harus membayar bunga, subsidi, pendidikan dan berbagai kewajiban lainnya:<\/p>\n\n\n\n
cash flow matters.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu pertanyaan mengenai PNBP tidak cukup hanya:<\/p>\n\n\n\n
berapa besar targetnya?<\/p>\n\n\n\n
Pertanyaan yang lebih penting adalah:<\/p>\n\n\n\n
dari mana penerimaan tersebut berasal, dan seberapa berkelanjutan sumbernya?<\/p>\n\n\n\n
Apakah dari harga komoditas yang lebih tinggi?<\/p>\n\n\n\n
Apakah dari peningkatan produksi sumber daya alam?<\/p>\n\n\n\n
Apakah dari perbaikan royalti dan penerimaan pertambangan?<\/p>\n\n\n\n
Atau dari perbaikan tata kelola ekspor sehingga praktik seperti under-invoicing dan berbagai kebocoran penerimaan dapat dikurangi?<\/p>\n\n\n\n
Pertanyaan ini penting karena kualitas penerimaan berbeda.<\/p>\n\n\n\n
Jika PNBP meningkat karena harga komoditas dunia sedang tinggi, penerimaan tersebut dapat turun kembali ketika siklus komoditas berbalik.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi jika penerimaan meningkat karena tata kelola membaik dan kebocoran berkurang, peningkatannya jauh lebih sehat dan berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n
Harga komoditas berada di luar kendali pemerintah. Tata kelola berada di dalam kendali pemerintah.<\/p>\n\n\n\n
Itulah perbedaan antara sekadar meningkatkan penerimaan dan memperbaiki kualitas penerimaan.<\/p>\n\n\n\n
*
Dari Mana Ruang Kebijakan Diciptakan?<\/p>\n\n\n\n
Sekarang persoalannya semakin jelas.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah ingin defisit turun menjadi 2,4%.<\/p>\n\n\n\n
Bunga utang harus dibayar.<\/p>\n\n\n\n
Program prioritas harus berjalan.<\/p>\n\n\n\n
Tax ratio masih rendah.<\/p>\n\n\n\n
PNBP mempunyai keterbatasan dan struktur yang berubah.<\/p>\n\n\n\n
Maka pemerintah hanya mempunyai beberapa pilihan:<\/p>\n\n\n\n
meningkatkan penerimaan,<\/p>\n\n\n\n
membuat belanja lebih efisien,<\/p>\n\n\n\n
menunda atau mengurangi program prioritas.<\/p>\n\n\n\n
atau menggeser beban ke pos lain.<\/p>\n\n\n\n
Dan di sinilah Transfer ke Daerah, atau TKD, menjadi bagian penting dari cerita.<\/p>\n\n\n\n
*
Transfer ke Daerah: Tekanan yang Sering Tidak Terlihat<\/p>\n\n\n\n
Dalam RAPBN 2027, TKD direncanakan sekitar Rp735 triliun.<\/p>\n\n\n\n
Angka itu memang meningkat sekitar 5,5% dibanding outlook 2026.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi pada 2025, pagu TKD pernah berada sekitar Rp919 triliun.<\/p>\n\n\n\n
Jadi ketika kita mendengar bahwa TKD naik, kita juga harus bertanya:<\/p>\n\n\n\n
naik dari basis yang mana?<\/p>\n\n\n\n
Bayangkan seseorang sebelumnya menerima Rp100.<\/p>\n\n\n\n
Pendapatannya turun menjadi Rp70.<\/p>\n\n\n\n
Tahun berikutnya naik menjadi Rp74.<\/p>\n\n\n\n
Benar bahwa pendapatannya naik.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi belum kembali ke posisi sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n
Dan TKD bukan sekadar angka transfer.<\/p>\n\n\n\n
Ia membantu menopang sekolah, guru, puskesmas, jalan dan pelayanan pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
*
Desentralisasi Adalah Bagian dari Desain Republik<\/p>\n\n\n\n
Setelah Reformasi, Indonesia mengambil keputusan besar untuk melakukan desentralisasi.<\/p>\n\n\n\n
Kekuasaan dan sumber daya tidak lagi seluruhnya dikonsentrasikan di Jakarta.<\/p>\n\n\n\n
Indonesia terlalu besar dan terlalu beragam untuk dikelola hanya dari satu titik.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu transfer ke daerah bukan sekadar pos dalam APBN.<\/p>\n\n\n\n
Ia merupakan bagian dari arsitektur Republik.<\/p>\n\n\n\n
Memang tidak semua persoalan fiskal daerah berasal dari pemerintah pusat.<\/p>\n\n\n\n
Daerah juga harus meningkatkan efisiensi, kualitas belanja dan pendapatannya sendiri.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi apabila ketergantungan terhadap pusat masih tinggi sementara ruang fiskalnya menyempit, tekanan dapat berpindah dari APBN ke APBD.<\/p>\n\n\n\n
Daerah bukan cabang kantor pemerintah pusat. Daerah adalah bagian dari Republik.<\/p>\n\n\n\n
Dan:<\/p>\n\n\n\n
jangan sampai APBN pusat terlihat sehat karena APBD dibuat sakit.<\/p>\n\n\n\n
Karena pada akhirnya masyarakat tidak hidup di dalam tabel APBN.<\/p>\n\n\n\n
Mereka hidup dengan pelayanan negara yang mereka rasakan setiap hari.<\/p>\n\n\n\n
*
Siapa yang Menanggung Penyesuaian?<\/p>\n\n\n\n
Sekarang kita dapat melihat RAPBN 2027 sebagai satu kesatuan.<\/p>\n\n\n\n
Pertumbuhan ditargetkan 6%.<\/p>\n\n\n\n
Defisit 2,4%.<\/p>\n\n\n\n
Bunga utang harus dibayar.<\/p>\n\n\n\n
Tax ratio relatif rendah.<\/p>\n\n\n\n
PNBP mempunyai keterbatasan dan struktur yang berubah.<\/p>\n\n\n\n
Daerah tetap membutuhkan ruang.<\/p>\n\n\n\n
Sementara dunia luar masih penuh ketidakpastian.<\/p>\n\n\n\n
Maka pertanyaannya menjadi sangat sederhana:<\/p>\n\n\n\n
kalau negara harus berhemat, siapa yang diminta berkorban?<\/p>\n\n\n\n
Pusat?<\/p>\n\n\n\n
Program yang kurang produktif?<\/p>\n\n\n\n
Subsidi yang tidak tepat sasaran?<\/p>\n\n\n\n
BUMN?<\/p>\n\n\n\n
Atau daerah?<\/p>\n\n\n\n
Karena kualitas APBN bukan hanya ditentukan oleh besar kecilnya defisit.<\/p>\n\n\n\n
Kualitas APBN juga ditentukan oleh siapa yang menanggung penyesuaian ketika keadaan berubah.<\/p>\n\n\n\n
*
Lima Pertanyaan Kunci<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat tidak perlu menghafal seluruh angka RAPBN.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi masyarakat berhak memperoleh jawaban atas beberapa pertanyaan sederhana.<\/p>\n\n\n\n
Pertama, apa yang dilakukan jika harga minyak jauh di atas US$75?<\/p>\n\n\n\n
Kedua, bagaimana menjaga agar beban bunga tidak terus meningkat terhadap penerimaan?<\/p>\n\n\n\n
Ketiga, bagaimana meningkatkan tax ratio dan kualitas PNBP\u2014termasuk menutup kebocoran\u2014tanpa hanya membebani wajib pajak yang sudah patuh?<\/p>\n\n\n\n
Keempat, bagaimana memastikan konsolidasi fiskal tidak melemahkan kemampuan daerah memberikan pelayanan?<\/p>\n\n\n\n
Kelima, jika asumsi RAPBN meleset, belanja apa yang pertama kali akan dikurangi?<\/p>\n\n\n\n
*
APBN Adalah Cermin Ketahanan<\/p>\n\n\n\n
RAPBN 2027 bukan anggaran yang buruk.<\/p>\n\n\n\n
Defisit 2,4% menunjukkan keinginan pemerintah menjaga disiplin fiskal.<\/p>\n\n\n\n
Itu baik.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi disiplin fiskal tidak cukup hanya terlihat dari angka defisit.<\/p>\n\n\n\n
Kita juga harus melihat asumsi pertumbuhan yang menopangnya.<\/p>\n\n\n\n
Harga minyak dan risiko geopolitik.<\/p>\n\n\n\n
Beban bunga utang.<\/p>\n\n\n\n
Legacy spending.<\/p>\n\n\n\n
Kemampuan pajak.<\/p>\n\n\n\n
Kualitas PNBP.<\/p>\n\n\n\n
Kekuatan fiskal daerah.<\/p>\n\n\n\n
Dan kemampuan APBN menghadapi guncangan dari luar.<\/p>\n\n\n\n
Karena:<\/p>\n\n\n\n
anggaran yang baik bukan anggaran yang terlihat hebat ketika semua asumsi benar.<\/p>\n\n\n\n
Anggaran yang baik adalah anggaran yang tetap mampu melindungi rakyat ketika asumsi pemerintah ternyata salah.<\/p>\n\n\n\n
Dan pada akhirnya pertanyaan terbesar RAPBN 2027 bukan hanya tentang angka defisit.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi:<\/p>\n\n\n\n
setelah semua kewajiban dibayar, berapa banyak ruang yang masih tersedia untuk membangun masa depan?<\/p>\n\n\n\n
Utang hari ini ikut menentukan pilihan pemerintah esok hari.<\/p>\n\n\n\n
Begitu pula cara kita mengelola pajak, sumber daya alam, BUMN dan hubungan pusat-daerah.<\/p>\n\n\n\n
APBN memang harus sehat.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi kesehatan APBN bukan tujuan akhir.<\/p>\n\n\n\n
Tujuannya adalah:<\/p>\n\n\n\n
negara yang tetap mampu menjalankan kewajibannya, melindungi rakyatnya, dan membangun masa depannya\u2014bahkan ketika dunia tidak berjalan sesuai harapan.*<\/p>\n\n\n\n
Jakarta, 23 Agustus 2026<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Anggaran yang Terlihat Aman, Tetapi Seberapa Kuat Jika Dunia Tidak Baik-Baik Saja? Oleh: Laksamana Sukardi APBN bukan sekadar kumpulan angka. APBN adalah cermin sikap pemerintah: seberapa optimistis melihat masa depan, seberapa hati-hati menghadapi risiko, dan siapa yang akhirnya harus menanggung beban ketika uang negara terbatas. RAPBN 2027 sekilas terlihat cukup menenangkan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":606,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_uag_custom_page_level_css":"","wpupg_custom_link":[],"wpupg_custom_link_behaviour":[],"wpupg_custom_link_nofollow":[],"wpupg_custom_image":[],"wpupg_custom_image_id":[],"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-605","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economics"],"blocksy_meta":[],"acf":[],"yoast_head":"\n