author ls

author ls

Hapuskan Unsur “Merugikan Negara” dalam UU Tipikor

Mengembalikan Pemberantasan Korupsi kepada Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum Oleh: Laksamana Sukardi Pemberantasan korupsi merupakan syarat mutlak bagi kemajuan Indonesia. Tidak ada negara yang dapat berkembang apabila sumber daya publik terus dijarah melalui suap, gratifikasi, kolusi, pemerasan jabatan, dan penyalahgunaan…

Koreksi IHSG: Siklus atau Repricing Struktural

Kenapa Bursa Efek Berubah dari Demokratisasi Kepemilikan Menjadi Mesin Valuasi Kekayaan Oleh: Laksamana Sukardi Tujuan filosofis, pasar modal adalah menciptakan pemerataan kesempatan kepemilikan atas perusahaan-perusahaan produktif yang pada umumnya dimiliki oleh segelintir elite. Oleh karena itu diciptakan Bursa saham, untuk:…

Pemerintah Sebagai Pengusaha, Pedagang, Distributor, dan Wasit

Model Ekonomi Baru atau Konsentrasi Risiko Nasional? Oleh: Laksamana Sukardi Indonesia sedang memasuki fase perubahan ekonomi-politik yang sangat sensitif. Tekanan terhadap rupiah, keluarnya modal asing, melemahnya pasar saham, hingga meningkatnya kehati-hatian lembaga pemeringkat internasional tidak lagi semata-mata dijelaskan oleh perang…

Demokrasi: Bukan Hanya Pemilu

Sistem tata kelola politik yang mampu mencegah pemimpin buruk merusak negara. Oleh: Laksamana Sukardi Banyak khalayak yang menganggap demokrasi hanya identik dengan pemilu dan masih banyak yang tidak memahami bahwa demokrasi adalah sistem tata kelola politik yang harus mampu mencegah…

Rupiah, Persepsi, dan Psikologi Krisis

Saat Pelemahan Mata Uang Tidak Lagi Sekadar Persoalan Fundamental Oleh: Laksamana Sukardi Pergerakan nilai tukar rupiah pada awalnya selalu terlihat teknis yang dipengaruhi oleh:suku bunga The Fed.Arus modal keluar.Defisit transaksi berjalan.Harga komoditas global.Cadangan devisa.Yield obligasi pemerintah. Semua itu adalah faktor…

Hasrat, Hukum, dan Hakim

Kasus Nadiem Makarim, Mengadili Masa Depan Indonesia Oleh: Laksamana Sukardi Tuntutan kepada Nadiem Makarim bukan lagi sekadar perkara pidana.Ini adalah persidangan tentang masa depan Indonesia sebagai negara hukum. Tuntutan 18 tahun penjara.Denda Rp1 miliar.Uang pengganti Rp5,6 triliun. Angka-angka itu mengguncang…

Reformasi 2.0: Lanjutan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri

Oleh: Laksamana Sukardi Baru saja Komisi Percepatan Reformasi Polri menyelesaikan tugasnya menyusun usulan reformasi kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi dasar perbaikan Undang-Undang Polri. Ini membuktikan bahwa reformasi institusi negara ternyata masih mungkin dilakukan secara damai, cepat, dan terukur. Komisi…

Contra Bonos Mores

Ketika Penegakan Hukum Lepas dari Nalar dan Hati Nurani Oleh: Laksamana Sukardi Ada setitik cahaya bagi kepastian hukum di Indonesia ketika majelis hakim berani menjatuhkan vonis bebas terhadap sejumlah bankir dalam perkara pemberian kredit kepada PT Sritex. Putusan tersebut bukan…