EKONOMI KOMANDO “In Action” - Libertas Scriptorium

Oleh: Laksamana Sukardi

“Berpidato lah di depan kaca, agar kita mengerti maknanya, sebelum mengharapkan orang lain mengerti.”
Nasihat klasik ini relevan ketika kebijakan publik tidak selaras dengan retorika yang dikumandangkan.

Keputusan mengimpor 105.000 unit pickup dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih menghadirkan sebuah paradoks pembangunan. Di satu sisi, Presiden dengan bangga mempromosikan kendaraan produksi lokal, Maung, sebagai simbol ketangguhan nasional. Teknologinya sederhana, telah lama kita kuasai, dan bukan kategori high-tech strategis seperti dirgantara atau semikonduktor.

Indonesia bukan kekurangan kapasitas otomotif. Basis manufaktur, rantai pasok, dan kompetensi teknik telah terbentuk selama puluhan tahun. Industri otomotif nasional adalah salah satu success story industrialisasi berbasis investasi dan integrasi global. Dalam literatur pembangunan, penguatan kapasitas domestik melalui industrial deepening justru merupakan prasyarat kenaikan produktivitas jangka panjang (Rodrik, 2004; Amsden, 2001).

Karena itu, pertanyaannya bukan sekadar teknis pengadaan, tetapi rasionalitas kebijakan.

Paradoks Pembangunan

Kebijakan impor pickup tersebut menciptakan kontradiksi kebijakan:
• Kita menggaungkan “Bangga Buatan Indonesia.”
• Kita mempromosikan kendaraan lokal sebagai simbol kedaulatan industri.
• Kita berbicara tentang ketahanan rantai pasok dan substitusi impor.

Namun untuk produk yang telah mampu diproduksi domestik, dipilih impor dalam skala besar.

Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini mendekati apa yang disebut soft budget constraint dan distorsi insentif kelembagaan (Kornai, 1986). Ketika keputusan ekonomi lebih ditentukan secara administratif daripada melalui mekanisme kebutuhan riil dan koordinasi pasar, hasilnya sering kali tidak efisien dan melemahkan disiplin institusional.

Mentalitas Impor dan Kepuasan Instan

Kepercayaan pada kemampuan domestik memang menuntut waktu, koordinasi lintas kementerian, pembiayaan, dan akuntabilitas. Sementara impor menawarkan solusi cepat. Dalam teori industrial policy, keputusan jangka pendek yang mengabaikan learning-by-doing domestik dapat menghambat akumulasi kapabilitas produktif (Chang, 2002).

Argumen efisiensi operasional koperasi dapat dipahami. Namun jika sebagian besar koperasi bahkan belum terbentuk secara operasional, maka skala impor nasional justru berisiko mendahului rasionalitas kebutuhan.

Ignorance kebijakan; ketidakpahaman atas implikasi jangka panjang, sering kali lebih berbahaya daripada moral hazard. Korupsi merusak fiskal; tetapi kebijakan yang keliru merusak arah pembangunan.

Ekonomi Komando dalam Praktik

Nilai impor Rp24,66 triliun relatif kecil dibanding total perdagangan Indonesia. Namun yang menjadi perhatian adalah pola pengambilan keputusan. Jika pengadaan dilakukan secara terpusat tanpa diferensiasi kebutuhan dan tanpa memanfaatkan kapasitas domestik, maka pola tersebut mendekati karakteristik command-style allocation, yakni keputusan berbasis instruksi administratif, bukan sinyal pasar dan koordinasi industri (Kornai, 1992).

Pengalaman negara berkembang menunjukkan bahwa keberhasilan industrialisasi bukan ditentukan oleh intervensi negara semata, tetapi oleh konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, dan alignment antara retorika nasionalisme ekonomi dan implementasi teknokratik (Amsden, 2001; Rodrik, 2004).

Refleksi Akhir

Pembangunan bukan sekadar angka PDB atau neraca perdagangan. Ia adalah soal refleks institusional dan kualitas judgement.

Ketika Indonesia mampu memproduksi kendaraan sendiri tetapi memilih impor dalam jumlah masif, sementara pada saat yang sama berbicara tentang kedaulatan industri, maka yang dipertanyakan bukan niat, melainkan koherensi kebijakan.

Apakah kebijakan industri adalah komitmen jangka panjang yang konsisten, atau sekadar pidato yang berhenti di podium?

Jika retorika dan keputusan berjalan di jalur berbeda, maka yang terancam bukan hanya satu proyek pengadaan, melainkan kredibilitas strategi pembangunan nasional itu sendiri.

Walaupun jumlah nominal import kendaraan pickup sangat kecil jika dibandingkan dengan total impor Indonesia, namun sangat mengkhawatirkan, karena mencerminkan cara sebuah keputusan “Ekonomi Komando” yang memiliki potensi destruktif bagi stabilitas ekonomi nasional.